Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tak akan melakukan penutupan akses masuk ke Indonesia sebelum ada koordinasi langsung dari Satgas Covid 19. Meski saat ini kasus Covid 19 varian Omicron meningkat, namun Ditjen Imigrasi Kemenkumham merasa tidak memiliki wewenang untuk menutup akses masuk, baik di darat, laut maupun udara, termasuk bagi negara dengan kasus Omicron tertinggi. "Imigrasi bukan di frontline sekarang, tapi di line ke dua begitu Satgas mengatakan tutup (akses masuk), Imigrasi pasti tutup karena di musim Pandemi ini kekuasaan yang di depan adalah Satgas dalam hal kesehatan," kata Direktur Kerjasama Keimigrasian Kemenkumham RI Agus Widjaja kepada awak media di Gedung Kemenkumham, Rabu (19/1/2022).
Kendati begitu, dalam upaya untuk membatasi perjalanan masuk ke Indonesia, pihaknya kata Agus, telah membuat kebijakan pengecualian dalam proses pembuatan visa. Di mana kata dia, visa yang dapat diterbitkan oleh pelaku perjalanan masuk ke Indonesia yakni dengan keperluan keluarga, hingga pendidikan. "Tapi saat ini memang ada pembatasan pembatasan visa. hanya visa hubungan keluarga, sosial budaya, dan pendidikan tapi untuk yang lain lain seperti wisata dan lain lain belum dibuka," kata dia.
Tak hanya dalam pembatasan penerbitan visa, Ditjen Imigrasi Kemenkumham juga memberikan pengecualian masuk ke Indonesia untuk keperluan kemanusiaan. Adapun keperluan yang dimaksud itu kata Agus, seperti kedatangan vaksin hingga hubungan keluarga yang berada di Indonesia . "Pengecualian ada memang dalam hal kemanusiaan, seperti kedatangan vaksin yang membawa kru, kemudian kemanusiaan macam macam jika ada hubungan keluarga anak istri di indonesia diizinkan," kata Agus.
"Kemudian proyek proyek nasional yang membutuhkan dalam hal kemaslahatan kehidupan manusia itu yang bisa masuk," sambungnya. Dengan begitu, dirinya memastikan kalau Ditjen Imigrasi Kemenkumham tak akan menutup total akses masuk ke Indonesia jika Satgas Covid 19 tak memberikan koordinasi untuk melakukan penutupan. "Jadi kita tidak bisa menentukan kapan tutup bukanya, jika Satgas mengatakan tutup ya kita tutup, mengatakan kita buka ya kita buka," tukas dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan meningkatnya kasus omicron hingga kasus Covid 19 di Indonesia banyak diakibatkan kedatangan dari luar negeri. Pada konferensi pers Senin (10/1/2021), Luhut mengatakan tren kenaikan kasus omicron dan Covid 19 diakibatkan pelaku perjalanan luar negeri. Koordinator PPKM Jawa Bali itu berujar bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara spesifik menekankan agar masyarakat dianjurkan menahan diri dulu beberapa minggu kedepan untuk tidak keluar negeri.
“Omicron telah menyebar di 150 negara di dunia. Sebagian besar diantaranya menginfeksi negara maju hingga mencapai puncak yang lebih tinggi dari gelombang sebelumnya, yaitu varian delta,” kata Luhut pada konferensi pers Laporan hasil sidang kabinet terbatas mengenai pengendalian Covid 19 dari Istana Kepresidenan Jakarta. Menkomarinves mengatakan kasus konfirmasi pelaku perjalanan luar negeri mendominasi proporsi kasus harian di Indonesia. Hal ini hingga menyebabkan kenaikan kasus aktif dan perawatan pasien di wilayah Jawa dan Bali.
Pada 9 Januari lalu misalnya, di Jakarta dari 393 kasus yang terjadi, hampir 300 kasus diantaranya disebabkan oleh para pelaku perjalanan luar negeri. “Jadi sekali lagi kami mohon teman teman untuk menahan diri dulu untuk pergi keluar negeri kecuali sangat sangat penting,” ujarnya. Dengan menengok kasus kasus tersebut, menurutnya pemerintah telah membuat kebijakan yang tepat untuk memperketat pengaturan perjalanan dari luar negeri sejak periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).
“Ini buktinya telah kembali membawa banyak masalah mengenai masalah omicron ini,” kata Luhut. Langkah pengetatan pintu masuk juga akan tetap diberlakukan untuk mencegah penyebaran varian omicron di masyarakat. Meski kasus meningkat, menurut Menkomarinves jumlah kasus kematian akibat omicron tetap terjaga dengan baik.
“Hanya satu kematian, selama bulan Januari ini di Jakarta. Selain itu kasus konfirmasi di provinsi lainnya relatif terjaga dengan baik, meskipun terdapat sedikit kenaikan di Bali, Banten dan DIY,” ujarnya.