Polda Bali telah menetapkan mantan Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Desa Adat Ungasan berinisial NS sebagai tersangka tindak pidana dugaan korupsi. Berdasarkan hasil gelar perkara dan pemeriksaan sejumlah saksi seperti prajuru LPD Desa Adat Ungasan, NS ditetapkan Penyidik Subdit III Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali sebagai tersangka pada Jumat 24 Desember 2021 lalu. Hal ini disampaikan Kasubdit III Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali, AKBP Ida Putu Wedana Jati saat dikonfirmasi awak media di ruang kerjanya, Jumat (7/1).
Wedana Jati menjelaskan, Polda Bali urung melakukan pemeriksaan NS untuk pertama kalinya dalam statusnya sebagai tersangka, Kamis (6/1) kemarin, lantaran NS sakit dan dijadwalkan ulang pada Senin (10/1). "Tersangka membawa surat sakit untuk pemeriksaan kesehatan, jadi kami jadwalkan kembali," ujar perwira melati dua di pundak itu. Wedana Jati menerangkan, kasus ini bergulir setelah NS diduga melakukan penyimpangan kebijakan dalam pemberian kredit di LPD Desa Adat Ungasan hingga mengalami kerugian ditaksir mencapai Rp 28 miliar.
Tak hanya itu, NS juga diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan penggunaan keuangan hingga merugikan LPD Desa Adat Ungasan Rp 4,5 miliar. NS disangkakan melanggar pasal Undang undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8, dan Pasal 9. Dikonfirmasi terpisah, Mantan Ketua LPD Desa Adat Kedonganan, NS membenarkan bahwa dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Selebihnya, ia irit bicara.
"Iya benar, lebih jelasnya nanti ya," ujarnya.